Konsumsi minuman berpemanis (SSB) ditemukan sebagai salah satu faktor risiko utama obesitas dan penyakit tidak menular (NCD). Pajak pada SSB telah digunakan secara global untuk mengurangi konsumsi SSB. Untuk memahami bagaimana pajak tersebut mempengaruhi konsumsi, pendekatan Tobit digunakan dengan memanfaatkan data SUSENAS 2017 untuk mengestimasi elastisitas harga sendiri dari permintaan SSB. Hasil menunjukkan bahwa permintaan SSB secara signifikan elastis terhadap harga. Rumah tangga berpendapatan rendah dan di pedesaan lebih responsif terhadap harga daripada rumah tangga berpendapatan tinggi dan di perkotaan. Dengan menggunakan kerangka aturan elastisitas terbalik Ramsey di bawah asumsi pergeseran pajak penuh, pengenaan tarif cukai optimal sebesar 20%, 25%, 32%, dan 43% untuk minuman karbonat dan energi, minuman buah, teh kemasan, dan RTD lainnya secara berturut-turut akan secara signifikan mengurangi konsumsi SSB sebesar 57%. Ini juga akan berpotensi menghasilkan pendapatan cukai tahunan sekitar Rp8,64 triliun, yang dapat digunakan untuk mendorong diet sehat, mencegah obesitas dan NCD serta mengurangi defisit anggaran.

---

Sugar sweetened beverages (SSBs) consumption is found to be one of leading risk factors for obesity and non-communicable diseases (NCDs). Taxes on SSBs have been used globally to reduce SSBs consumption. To understand how such taxes will affect consumption, Tobit approach is employed using SUSENAS 2017 data to estimate the own-price elasticity of SSBs demand. The results suggest that SSBs demand is significantly price elastic. Lower-income and rural households appear more price responsive than higher-income and urban households. Applying the Ramsey inverse elasticity rule framework under the assumption of a full shifting of tax, imposing optimal excise tax rate of 20%, 25%, 32% and 43% for Carbonates and Energy drinks, Fruit drinks, Packaged tea and other RTDs, respectively, would significantly reduce SSBs consumption by 57%. It would also potentially generate annual excise tax revenue around Rp8.64 trillion, which can be spent on promoting healthier diets, preventing obesity and NCDs as well as reducing budget deficit.