ABSTRAKKebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan diterapkan untuk mengurangi waktu tinggal, mengurangi biaya logistik, dan untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi. Di sisi lain, dengan segala fasilitas yang disediakan, dwelling time tidak selalu menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan MITA Kepabeanan ditinjau dari aspek biaya perpajakan. Pembahasan penelitian ini berfokus pada biaya yang dikeluarkan baik dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek biaya administrasi, kebijakan MITA Kepeabenan sudah mengarah ke arah yang lebih efisien. Dari aspek kepatuhan biaya, MITA Customs Policy dapat menghemat biaya perusahaan meskipun masih terdapat kendala. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan pilihan aplikasi bagi perusahaan yang ingin menjadi Mitra Pabean Utama untuk menciptakan transparansi, serta perlu memberikan kepastian hukum dengan berkoordinasi satu pintu dengan Kementerian / Lembaga terkait larangan dan pembatasan kegiatan ekspor-impor.
ABSTRACTThe Main Partner Policy (MITA) of Customs is implemented to reduce residence time, reduce logistics costs, and to reward companies with high compliance. On the other hand, with all the facilities provided, dwelling time does not always decrease. This study aims to analyze the MITA Customs policy in terms of the tax cost aspect. The discussion of this research focuses on the costs incurred by both policy makers and the company. The research approach used is quantitative with a postpositivist paradigm and uses qualitative data analysis techniques. The results of this study conclude that from the aspect of administrative costs, the MITA Kepeabenan policy has led to a more efficient direction. From a cost compliance aspect, MITA Customs Policy can save company costs even though there are still obstacles. Suggestions from this research are the need to provide application options for companies wishing to become Main Customs Partners to create transparency, and need to provide legal certainty by coordinating one door with Ministries / Agencies related to restrictions and restrictions on export-import activities.