ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai efektivitas dari implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara sebagai instrumen tindakan pengamanan sementara atas produk kain dalam negeri. Kebijakan ini diatur melalui aturan PMK No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain. Penetapan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) atas dasar bukti adanya lonjakan impor kain yang mengakibatkan injury terhadap industri kain dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data , yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan BMTPS yang diatur dalam PMK No. 162 tahun 2019 belum mencakup keseluruhan pos tarif produk kain yang menderita injury akibat lonjakan impor. Namun, implementasi kebijakan BMTPS ini cukup efektif dalam menekan lonjakan impor produk kain. Dalam kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan lonjkan impor kain. Namun, tindakan safeguard ini belum dapat dikatakan efektif dalam memulihkan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri, karena hanya berlaku selama 200 hari. Untuk dapat melihat apakah tindakan safeguard ini telah efektif dalam memulihan kerugian serius yang di derita industri dalam negeri, maka perlu diterapkan secara definitif selama tiga tahun.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the effectiveness of the implementation of import duties provisional safeguard measures on fabric products. The policy set through the Minister of Finance Regulation that is PMK No. 162 / PMK.010 / 2019 regarding The Imposition of The Implementation of Imports of Duties Provisional Safeguard Measures Againts Fabric Import Products. The determination of the policy is motivated by the application of the Indonesian Textile Association on the basis of evidence showing a surge in imports which resulted in serious injury to the domestic industry. This thesis uses a post-positive approach with data collection techniques is field reserch through in-dept interview and literature study. The result shows that the tarrif posts are specified in the PMK No. 162/2019 do not cover all fabric products that have suffered serious injuries due to the surge in imports, which makes some fabric entrepreneurs feel disappointed. Even though, the implementation of provisional safeguard measures duties on fabric product import duties are quite effective in suppressing the surge in fabric imports. In other words this policy is the right policy to overcome the surge in fabric imports which is detrimental to the domestic industry. However, the safeguard measures cannot yet be said to be effective in recovering the serious injury suffered by the domestic industry, because it is only for 200 days. To be able to see whether this safeguard measure has been effective in recovering serious injuries to the domestic industry, it must be applied definitively for three years.