ABSTRAKKebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.

---

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised.