Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam tesis ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak tersebut yaitu penipuan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan, analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus penipuan sebagai alasan pembatalan akta jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj dan implikasi hukum terhadap pembatalan akta jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder dan primer. Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan penipuan adalah dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak hari diketahuinya penipuan itu. Berdasarkan hasil penelitian, putusan dan pertimbangan Hakim untuk membatalkan Akta Jual Beli karena penipuan adalah tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I tidak termasuk dalam perbuatan penipuan. Selain itu pertimbangan Hakim mengenai Akta Jual Beli yaitu mengandung suatu sebab yang palsu adalah tepat, maka Akta Jual Beli batal demi hukum. Implikasi hukum yang timbul atas pembatalan Akta Jual beli oleh Hakim adalah adanya pemulihan keadaan seperti semula seperti sebelum adanya perjanjian yaitu terhadap keadaan para pihak, asli akta (lembar pertama) dan sertifikat yang telah dibalik nama.

---

An agreement is not always made based on a free agreement but it is possible to have a defect in the agreement. The defect of the will can occur due to coercion, oversight, and fraud in making agreements. In this thesis will discuss about one of the three defects of the will, namely fraud. The issues raised by the author are the legal consequences of the sale and purchase deeds made based on fraud, the analysis of judges' legal considerations in deciding fraud as a reason for cancellation of the sale and purchase deeds based on District Court Decree Number 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj and the legal implications for cancellation of the deed of sale and purchase based on District Court Decision number 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type and using data collection tools, namely secondary and primary data. In this thesis, it is concluded that the legal consequences of the Sale and Purchase Deed based on fraud is that a cancellation claim can be submitted to the District Court within 5 (five) years from the day the fraud was discovered. Based on the results of the study, the decision and consideration of the Judge to cancel the Sale and Purchase Deed due to fraud is not appropriate because the actions of Defendant I are not included in the fraudulent act. In addition, the Judge's consideration of the Deed of Sale that contains a false cause is appropriate, the Deed of Sale is null and void by law. The legal implications arising from the cancellation of the Sale and Purchase Deed by the Judge is the recovery of the original condition as before the agreement, namely the state of the parties, the deed of minutes and certificates that have been reversed.