Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation.