Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya keterangan palsu yang terdapat dalam akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan akta Personal Guarantee yang dibuat oleh Notaris. Dimana dengan adanya keterangan palsu tersebut membuat pihak pemberi hutang dapat dirugikan karena sampai saat ini belum adanya pembayaran terhadap utang yang dilakukan. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada keabsahan akta yang terdapat dalam akta-akta tersebut dan tanggung jawab notaris terhadap adanya perbuatan notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah meskipun Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi aspek formil dan melanggar syarat keabsahan perjanjian karena memasukkan keterangan palsu. Akibat hukumnya akta-aktanya adalah menjadi akta dibawah tangan yang hanya berlaku bagi para pihak dan Notaris dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

---

The research in this thesis raises a case with the problem of the existence of false information contained in the Deed of Credit Recognition Agreement and Personal Guarantee deed made by a Notary. Where with the existence of false statements that make the creditor can be harmed because until now there has been no payment of the debt made. This study analyzes the problems with the validity of the deeds contained in these deeds and the notary's responsibility for notarial acts that violate Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 30 Year 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning Position of Notary Public. The research method used in this study is normative juridical research and using descriptive analytical type of research. Data collection technique is by studying documents on secondary data. The approach used is a qualitative approach that produces descriptive analytical research results. Then the result of this research is that although the Deed of Recognition Agreement and Personal Guarantee Deed is an authentic deed with perfect proof power, it can be canceled by the Court because it does not fulfill the formal aspects and violates the terms of the validity of the agreement because it includes false information. The legal consequence of the deeds is that they become underhanded deeds that only apply to the parties and Notaries can be subjected to administrative sanctions in the form of written warnings as contained in Article 16 paragraph (11) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position.