Salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi atau pihak lain. Dalam Putusan yang dianalisis oleh penulis yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp, Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuannya, direktur melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham, akibat hukum terhadap akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tanggung jawab PT terhadap kerugian yang disebabkan oleh direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris dalam proses pembuatan Akta Hibah Saham memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1682 KUHPerdata bahwa suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah menimbulkan akibat hukum akta tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Terdapat teori Piercing The Corporate Veil yang menyatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban tidak terbatas apabila perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad buruk organ perseroan. Terhadap Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp hakim menyatakan perseroan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam kasus tersebut PT tidak dikenakan tanggung jawab karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan dan didukung dengan teori Piercing The Corporate Veil yakni yang bertanggung jawab ialah pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu direktur dan dewan komisaris.

---

One of the rights owned by the shareholders are the right to attend and make decisions in the GMS/EGMS, that can be done directly by the shareholders or by providing assistance to the Directors or other parties. In the ruling that will be analyzed by the author, are the decision No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp, there was a condition that the shareholder has revoked the power of attorney given to the directors, but without the knowledge of shareholders as the Author, the director has made a share grant using the letter of power of attorney that has been revoked. There are 3 problems that will be examined in this research, first the role and responsibility of the notary in the creation of the Stock Grant deed, second legal consequences to the stock grant deed which is made based on illegal rights and third the responsibility of PT to the loss caused by the directors. This research uses normative legal research and this type of research is descriptive of analytical. The results of this study conclude that the Notary in the process of making a Share grant dees has a very important role as stated in article 1682 of the Civil Code that a grant can only be done by notarial deed. The deed of a stock grant carried out based on illegitimate rights creates a legal effect, that the subjective element (agreement) not fulfilled as in article 1320 Civil Code so that the grant deed can be canceled by filing a lawsuit against the court. There is a theory of Piercing The Corporate Veil which stated that there is not a limited liability when the deed is done based on the bad faith of the company's organs or shareholders. The verdict No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp judges stated that the company is responsible and declared to have committed the act against the law, should in such cases be applied the theory of Piercing The Corporate Veil which the responsible party is the one who performs the deed, namely the director.