Naturalisasi sungai sebagai kebijakan penanganan banjir Jakarta dikeluarkan pada 2019, dan dijanjikan menjadi solusi permasalahan banjir Jakarta. Bukannya menjadi solusi  permasalahan banjir Jakarta, banjir besar 2020 mengakibatkan korban jiwa, dan pengungsi meningkat tajam. Penelitian mengenai naturalisasi sungai ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menguji norma hukum naturalisasi, yaitu Peraturan Gubernur DKI No.31 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan metode studi pustaka, dan dijelaskan dengan metode deskriptif kualitatif. Konsep naturalisasi dalam Pergub DKI No.31/2019 tidak dapat direalisasikan di Jakarta karena relokasi penduduk bantaran sungai tidak dilakukan. Tidak sinkronnya Pusat dengan DKI menjadi permasalahan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi. Kurangnya transparansi, dan akuntabilitas DKI dalam melaksanakan naturalisasi menyebabkan naturalisasi sungai tidak berjalan secara efektif. Dengan permasalahan yang ada, Penulis menyarankan adanya relokasi penduduk bantaran sungai Jakarta, adanya koordinasi DKI dengan Pusat dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi sungai, serta keterbukaan, dan pertanggungjawaban dari program naturalisasi sungai kepada masyarakat DKI.

---

River naturalization as a policy for handling floods in Jakarta was issued in 2019, and promised to be the solution to the Jakarta flood problem. Instead of being a solution to the Jakarta flood problem, the 2020 great flood caused fatalities, and refugees increased sharply. Research on the naturalization of the river was conducted using the normative juridical method to test the norms of the law of naturalization, namely DKI Jakarta Governor Regulation No.31 of 2019. This research was conducted a literature study method, and explained with a descriptive qualitative method. The concept of naturalization in the DKI Governor Regulation No. 31/2019 cannot be realized in Jakarta because the relocation of residents along the river banks is not carried out. The asynchronization between the Center Government and DKI is a problem in the implementation, guidance and supervision of naturalization. The lack of transparency and accountability of DKI in implementing naturalization has led to the naturalization of rivers not working effectively. With the existing problems, the author suggests the relocation of residents of the Jakarta riverbanks, the coordination of DKI with the Center Government in the implementation, guidance and supervision of river naturalization, as well as transparency and accountability of river naturalization programs to the people of DKI.