Tesis ini membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian Kehendak Para Pihak Dan Kehendak Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan MPWN Jawa Barat Nomor 6/PTS/MPWN Provinsi Jawa Barat/IV/2017). Notaris dalam membuat akta dapat dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian kehendak dengan para pihak dalam membuat akta notaris. Hal ini terjadi tentunya ketika notaris tidak memahami dan kurang teliti terhadap apa kehendak para pihak dalam membuat akta notaris. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Bagaimana Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris yang bukan merupakan pihak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, terhadap isi Perjanjian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi dan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penjatuhan Sanksi Administratif. Dengan demikian penulis menyarankan agar lebih teliti serta berhati-hati dan memperhatikan segala dokumen yang ada dalam pembuatan akta dan harus menjalankan jabatan dengan memenuhi kewajibannya yaitu tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

---

This thesis discusses about The Duty of the Notary in Terms of Irrelevance Intention of the Parties and Notary Discretion in the Context of Deed of Sale and Purchase Agreement (Case Study Court Decision MPWN West Java No. 6/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/2017). The Notary in making the deed may possibly occurred discrepancy of the intention of the parties in the making of notary deed. This event occurred when the Notary did not understand and careless of what the actual intention of the parties when creating the notary deed definitely. In this thesis, will be discussed How Notary Positions and Responsibilities that are not the parties to the Deed of Sale and Purchase Agreement, to the contents of the Agreement. This study uses normative juridical research forms that produce normative juridical research typologies. The results of this study found that the Notary in its position as a public official violated the obligations as regulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Notary Position Law. As of in this case the sanctions imposed are administrative sanctions and are in accordance with those regulated in Article 85 of the Notary Position Law and Permenkumham Number 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions. Thus the authors suggest to be more accurate and careful also pay attention to all the documents that exist in making the deed and must carry out their positions by fulfilling their obligations, namely not taking sides and protecting the interests of the parties involved in legal act.