Perdagangan Bebas merupakan semangat yang dijunjung tinggi oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), begitu pula Indonesia dan Brasil. Adanya regulasi Indonesia berkaitan dengan larangan impor ayam dan olahannya merupakan sesuatu yang menciderai perdagangan bebas itu sendiri. Adanya Penyelesaian Sengketa WTO merupakan jalan yang bersifat ajudikatif melibatkan WTO sebagai institusi penegak hokum dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan kasus, penulisan ini menelaah bagaimana problematika hokum kasus DS 484 ini dapat menyebabkan kedua belah pihak terhambat maupun pihak ketiga di dalam kegiatan perdagangan internasional. Lalu, diberikan jalan keluar akan problematika hokum yang terjadi sehingga diharapkan semangat perdagangan bebas tetap terwujudkan. Adanya penemuan-penemuan hokum yang dilakukan oleh panel menggambarkan adanya unsur diskriminatif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pola dagang internasionalnya, suatu negara tidak bisa hidup sendiri menutu kran ekspor/impor sertaus persen dikarenakan kita adalah masyarakat global. Namun, WTO disini memberikan aturanaturan yang bersifat fleksibel dalam mewujudkan "free trade". Adanya kepatuhan Indonesia di dalam merubah atau memodifikasi peraturan-peraturan diskriminatif terhadap Ayam Gallus Domesticus merupakan suatu perwujudan itikad baik (good faith) suatu negara terhadap putusan panel. Adanya pola-pola transparasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui pemberian notifikasi terhadap DSB merupakan salah satu wujud nyata adanya keinginan suatu negara untuk turut andil dalam perwujudan perdagangan bebas. Namun, dikarenakan adanya pandemic COVID-19, jalannya WTO terhambat. Negaranegara sekarang memfokuskan kepada permasalahan ini. Sampai saat ini pengajuan banding yang dilakukan oleh Brasil masih berlanjut, dan diharapkan panel dapat segera menemukan fakta-kakta hokum yang inkonsisten maupun yang selaras dengan GATT 1994.
Free Trade is a one spirit that is held within the WTO members, as well as Indonesia and Brazil. There were some discriminative rules from Indonesia that restrict the demand of chicken import and products from Brazil. That was indeed a violation toward WTO spirit to support free trade. Fortunately, the WTO has their own adjudication system called WTO Dispute Settlement at which parties could submit/report to panels/DSB regarding the issue given. With the legal method of normative-doctrinal, this research focuses on how to solve the legal problem to seek "the way out". Moreover, there are also the WTO remedies at which countries that showed their rules are against WTO principles must abide by the panel report With the panel WT/484/R findings, there were discriminative regulations occurred in Indonesia`s act that against the GATT 1994 Principles. Countries cannot close entirely their gate from export/import transactions. However as members from WTO, we must collide ourselves to abide social cooperation. Thankfully, Indonesia promptly gives regular notifications regarding their modification statue over Gallus Domesticus Chicken so they no longer think about restriction or prohibition. The transparency of what Indonesia did is a form of good faith in order to seek a better understanding within WTO members, as well as Indonesia to Brazil. With the COVID pandemic spread globally, it also hinders the way WTO works. All are postponed. Up to now, the process is still on appealing at which panel must report their findings over DS 484.
