Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value