Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penghitungan ganti kerugian dalam musyawarah penetapan ganti kerugian telah dilakukan antara Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan pemegang hak atas tanah dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia nomor 306 serta petunjuk teknisnya yang dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia selaku asosisasi profesi penilai di indonesia.Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian dari adanya kesalahan berkaitan dengan penerima pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG dilakukan dengan Tergugat yang diharuskan oleh Majelis Hakim untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat atau melalui jalur konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Hasil penelitian menyarankan kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya Panitia Pembebasan Tanah (P2T), agar selalu teliti dan mendetil dalam memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah. Selain itu, alangkah lebih baik apabila dapat berkoordinasi secara aktif dengan Lurah dan Camat setempat agar ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan yang berkaitan dengan identitas pemegang hak atas tanah, dan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan terkena pembebasan tanah, hendaknya selalu bersikap kritis selama proses pembebasan tanah berlangsung agar hak-haknya tetap terlindungi.

---

This thesis discusses land procurement for public purposes, determination of compensation in land acquisition, as well as a case study on the decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG. This type of research is normative juridical and the whole is done using qualitative research methods and descriptive research types. This research shows that the application of the compensation calculation in the deliberations on determining compensation has been carried out between the Land Procurement Committee and the holder of land rights by referring to Standar Penilaian Indonesia number 306 and its technical instruction that was made by the Indonesian Appraiser Profession Society as the appraisal profession association in Indonesia. Subsequently, this research also

shows that the settlement of the error related to the recipient of compensation for the land procurement for public purposes as evidenced in the Decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG conducted with the Defendant required by the Panel of Judges to pay the compensation to the Plaintiff or through

consignment or leaving compensation money in court. The results of this research suggest to the institutions that will conduct land procurement for public purposes, especially the Land Procurement Committee, to always be thorough and detailed in examining the files submitted by the holder of land rights. In addition, it would be better for the Land Procurement Committee to coordinate with the local Lurah and Camat so that there will not be any problem regarding the identity of the holder of land rights, and to the holder of land rights whose land will be affected by the land procurement, should always be critical during the process of land procurement so that their rights remain protected.