Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas.

---

One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this

are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies.