Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui suatu kajian sistemik. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dalam hal ketidaksesuaian penyelenggaraan distribusi Bansos Rastra sebagai pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dugaan maladministrasi pada kasus tersebut. Diketahui pula bahwa Ombudsman sebenarnya dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat Rekomendasi, agar lebih memiliki daya ikat melalui prosedur lanjutan yang lebih mendesak, sehingga menjamin kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

---

Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state agency that oversees the administration of public services. Through its representatives in Papua Province, the Ombudsman is authorized to proceed on reports related to alleged maladministration in the case of distribution of Prosperous Rice Social Assistance in Jayawijaya Regency by submitting suggestions to the regional head (namely Regent of Jayawijaya) for the improvement and completion of public service procedures that are packaged through a systemic study. That case is related to public services and social welfare in terms of an incompatibility in the distribution of Prosperous Rice Social Assistance as a fulfillment of the rights to the basic needs of people in Jayawijaya Regency with the provisions of the applicable regulations. In this case, the research methods used are normative juridical research forms, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as data collection tools, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of this study, there are some alleged maladministration in the case. It is also known that the Ombudsman can actually use its authority to make Recommendations, to have more binding power through more urgent follow-up procedures, so as to ensure certainty in the administration of public services to achieve equitable social welfare for the people in Jayawijaya Regency.