ABSTRAK
Penyetoran modal yang tidak dilakukan pendiri pada saat pendirian PTmempengaruhi likuiditas PT karena kekurangan modal usaha dan menunjukkan bahwa pendiri mengingkari komitmennya sejak awal. Tesis ini membahas permasalahan pendiri PT yang tidak menyetorkan modal pada saat pendirian; dan akibat hukumnya. Sebagai objek penelitian, tesis ini menggunakan studi kasus pendirian PT MBBConggeang. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis pendiri yang tidak menyetorkan modal PT sebagai pemegang saham menurut UUPT; kedua, menganalisis akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang sebagai pendiri yang tidak menyetorkan modal selama PT MBB Conggeang berdiri. Dengan metodepenelitian yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Comparative Approach, dan Case-Study, tesis ini menyimpulkan bahwa pendiri yang tidak menyetorkan modal tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Hal ini karena mengambil bagian saham dan menyetorkan secara penuh merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingen recht) seperti yang ditentukan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain itu, pencatatan dalam daftar pemegang saham setelah modal disetorkan menjadi persyaratan bagi pendiri untuk dapat menjalankan hak-hak sebagai pemegang saham sesuai Pasal 52 UUPT. Adapun akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang selaku pendiriyang tidak menyetorkan modal adalah tidak memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS PT MBB Conggeang, termasuk menerima dividen apabila RUPS PT MBB Conggeang memutuskan untuk membagikan dividen.

---

ABSTRACT
The paid up capital that was not carried out by the founder raises liquidity problems for the limited company (PT) which was established due to lack of capital deposit. It shows that the founder reneged on his commitment from the start. This thesis discusses the problems of founders of PT who did not deposit paid-up capital at the time of establishment; and legal due. As an object of research, this thesis uses a case study of the establishment of PT Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama Conggeang (PT MBB Conggeang). The research objectives are first, to analyze the founders who do not deposit capital as shareholders according to UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT); secondly,analyzing the legal consequences of Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital while PT MBB Conggeang was established. Applied by normative juridical with statute, comparative, and case study approach, the thesis concludes that founders who do not deposit paid-up capital cannot qualify asshareholders as referred to in the UUPT. This is because taking part in shares and making a full deposit is a dwingen recht as stipulated in Article 33 paragraph (1) and (2) UUPT. In addition, recording in the register of shareholders after the capital is deposited becomes a requirement for founders to be able to exercise their rights asshareholders in accordance with Article 52 UUPT. As for the legal consequences of the Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital, they did not have the right to attend and vote at the general meeting of PT MBB Conggeang, including receiving dividends if the PT MBB Conggeang decided to distribute dividends.