Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan tujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya. Dengan tren pengalokasian pagu DID yang terus meningkat, hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha memetakan suatu daerah apakah termasuk ke dalam kelompok kategori tertentu sehingga dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk layak menerima DID/tidak, dan melihat apakah terjadi ketidaksesuaian alokasi terhadap pemberian DID kepada pemerintah daerah secara statistik. Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk melihat apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak, apabila daerah tersebut memenuhi kriteria maka berhak untuk menerima DID. Selanjutnya, dilakukan pemetaan hasil nilai probalilitas observasi dengan status penerima DID periode waktu 2012-2020. Didapatkan hasil bahwa secara statistik ditemukan sejumlah kecil ketidaksesuaian dalam pengalokasian DID, dimana beberapa daerah yang secara statistika seharusnya berhak menerima DID, tetapi kenyataannya tidak menerima DID atau sebaliknya.

---

The Regional Incentive Fund (DID) policy in Indonesia began in 2011 with the aim of giving awards to local governments for their performance. With the increasing trend in the allocation of DID ceilings, this shows the attention of the central government towards regional governments. This research attempts to map an area whether it belongs to a certain category group so that it can be said to meet the criteria to be eligible to receive DID/not, and see whether there is a mismatch in the allocation of DID to local governments statistically. The method used is logistic regression to see whether the area meets the criteria or not, if the area meets the criteria, it is entitled to receive DID. Furthermore, mapping the results of observational probabilities with the status of DID recipients for the period 2012 - 2020. The results show that statistically there are a small number of discrepancies in the allocation of DID, where some areas that should be statistically entitled to receive DID, but in reality do not accept DID or vice versa.