ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACT
Property tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance.