This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

---

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia.