Tesis ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang belum dibalik nama dan telah habis jangka waktu haknya. Sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan tanah tersebut ke BPN Bekasi. Namun tanah tersebut tidak bisa didaftarkan karena tanah tersebut telah terdaftar sertipikah hak guna bangunan atas nama PT Jembatan Kencana Raya yang serkarang sertipikatnya dipegang oleh PT Pertani (Persero) yang diperoleh sebagai penyertaan modal dari pemerintah. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor  102/PK/TUN/2018 menolak gugatan dari penggugat yitu Tuan Liyas yang memiliki Surat garap dan keterang dari desa. Tesis ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan hasil akhirnya akan diperoleh hasil penelitian dengan bentuk deskriptif analitis. Dalam analisa kasus ini terdapat kelalaian dari pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam hal pertanggung jawaban, penguasaan dan pemanfaatan lahan. serta saran agar setiap asset Badan Usaha Milik Negara harus mendata seluruh asset tanah yang dimiliki dan melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dan membalik nama asset-asset tanahnya.

This thesis discusses the position of the holder of the title of the building right that has expired and the validity of the acquisition of land by another party. The issue is in the form of the position, responsibilities and rights and liabilities of the holders of land rights in the form of building rights owned by a State-Owned Enterprise that have not been reversed by name and have expired. So there are other parties who register the land with the BPN Bekasi. However, the land cannot be registered because the land has been registered with a building right under the name of PT Jembatan Kencana Raya, which is now held by PT Pertani (Persero) which is obtained as capital participation from the government. In the Judicial Review Number 102 / PK / TUN / 2018 rejected the lawsuit from the plaintiff namely Mr. Liyas who has a letter of cultivation and rejection from the village. This thesis is normative juridical. This type of research used in this thesis is a descriptive analytical study, with the final result will be obtained by research results with a descriptive analytical form. In the analysis of this case there was negligence from the holder of the certificate of building use rights in terms of accountability, tenure and land use. as well as suggestions that each State-Owned Enterprise asset should list all land assets owned and carry out its liability to register and reverse the names of its land assets.