Industri transportasi online sedang berkembang pesat di Indonesia. Proporsi pekerja di bidang jasa transportasi tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir. Namun, sejak 2018 driver ojek online mulai melakukan aksi demo, dan menuntut kenaikan tarif. Permintaan kenaikan tarif dikarenakan adanya informasi mengenai biaya dan tarif yang tidak lengkap dari platform maupun driver. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan regulasi terkait tarif. Namun demikian, belum ada dokumen ilmiah dari pemerintah yang dapat diakses oleh publik yang menjelaskan regulasi terkait tarif tersebut. Maka dari itu, penelitian ini ingin berkontribusi dalam menganalisis dasar penetapan tarif oleh Pemerintah. Dengan keterbatasan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa biaya akan menurun seiring dengan jumlah jarak yang ditempuh per tahun oleh pengemudi. Secara rata-rata, tarif untuk satu kilometer perjalanan adalah Rp3.400 per km. Pendapatan pengemudi juga lebih signifikan dibandingkan upah minimum di DKI Jakarta. Selain itu, sebagian besar pengemudi mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya. Namun, tidak ada pendapatan bersih pengumudi yang melebihi upah minimum provinsi Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tarif di industri ojek online. Jika memungkinkan, Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan non-harga.

---