Dewasa ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan akses internet, dunia digital telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, Indonesia kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun pengaturan tersebut dituang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam menerapkan pemungutan pajak transaksi elektronik tersebut bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan pengaturan mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) yang berlaku di antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah bersepakat. Penelitian ini membahas permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila aturan ini diadakan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah terkait status Pajak Transaksi Elektronik di dalam pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan kedudukan Pajak Transaksi Elektronik dalam taxes covered yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksploratif dengan bentuk penelitiannya normatif dengan tujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan. 

---

Nowadays, with the development of technology and internet access, the digital world has become an important aspect of people's daily lives. To keep up with the times, Indonesia then made laws and regulations to facilitate trade through electronic systems. The regulation is stated in the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Context of Facing Threats Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, which has subsequently been ratified as Law Number 2 of 2020. In implementing the electronic transaction tax collection for foreign companies in Indonesia, the Indonesian Government must also pay attention to the regulations regarding the Multiple Tax Avoidance Agreement (P3B) in effect in between Indonesia and other countries that have agreed. This study discusses the problems that might occur when this rule is implemented. These problems are related to the status of Electronic Transaction Tax in the regulation of Electronic Trading and the position of Electronic Transaction Tax in “taxes covered” as referred to in the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B). This study uses a typology of exploratory research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research.