Skripsi ini membahas mengenai pengaturan transplantasi organ ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) serta menganalilis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Pemberian imbalan materiil maupun imateriil dalam transplantasi organ tidak diizinkan dengan dalih apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai transplantasi organ ditinjau dari perspektif HAM bagi Pendonor maupun Resipien. Skripsi ini juga akan menganalisis perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia, mengingat Malaysia merupakan negara yang juga melarang adanya jual beli organ. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian normative, penelitian ini akan menggunakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia melarang adanya praktik jual beli organ dan menegaskan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Walaupun Pendonor menyetujui untuk menjual organnya, jual beli organ tetap tidak diizinkan. Perlu adanya badan resmi negara yang mengawal jalannya proses transplantasi organ. Badan tersebut disebut dengan Komite Transplantasi Nasional.

---

This thesis analize organ transplantation from the Human Rights Perspective and comparing the law between Indonesia and Malaysia about organ transplantation. Material nor immaterial rewards are not permitted under any pretext. In this regard, the purpose of this thesis is to analyze law related to organ transplantation from a human rights perspective either for donors and also recipients. This thesis will also discuss the laws of Indonesia and Malaysia related to organ transplantation because Malaysia also prohibit the existence of organ trading. The research method used to study this thesis is the normative legal research method. In the normative research method, this research will use laws and regulations in Indonesia and Malaysia. Indonesia and Malaysia prohibit the existence of organ trading and only approve organ transplantation for humanitarian goals. Although the donor is approved to sell their organs, buying and selling organs is still not permitted. An official state agency is needed to oversee the process of organ transplantation. The official state agency is called the Komite Transplantasi Nasional.