Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal.

---

The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor.