Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan komisaris perseroan atas tidak terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli saham, serta membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut yang melanggar aturan, berakibat tidak sahnya akta-akta tersebut dan merugikan pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan serta adanya gugatan perdata terhadap perseroan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, telah didapatkan hasil penelitian berupa ketidakabsahan atas akta notaris berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham serta akta-akta lainnya yang terkait disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut menjadi kehilangan keabsahannya.

This master thesis discusses about consequences of fraud and embezzlement by company commissioner causing a memorandum of understanding (MoU) of share acquisition  agreement that has been paid off inapplicable. The topics discussed in this thesis regarding the validity of notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) resulting in the inapplicability of share acquisition due to fraud and embezzlement and also discussing about the notary liability of notarial deeds made by them by breaching the law, which causes the notarial deeds inapplicable and causes the buyer suffers from loss of money. The method used in this study is normative juridical, analytical descriptive, the data used are secondary data collected through document studies, which are then analyzed through a qualitative approach, by examining the application of Company Law, Notarial Law, Regulation of Ministry of Law and Human Rights No. 4/2014 and Regulation of Ministry of Law and Human Rights No.1 / 2016  associated with fraud and embezzlement cases as well as a civil lawsuit against the company. Based on the analysis conducted by the author, research results have been obtained in the form of invalidation of the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) and other deeds, because the  requirements of the Notarial Law and Company Law are not fulfilled. If there is one condition that is not met, then the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) becomes legally flawed and loses its validity.