Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Keabsahan PT YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam konteks yuridis dogmatis PT tersebut adalah non exsistent dan terhadap perjanjian/akta pendiriannya batal demi hukum. Namun dalam praktik, PT tidak otomatis serta merta menjadi non exsistent dan batal demi hukum perjanjiannya, dan keadaan PT tersebut masih dapat diperbaiki agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Terhadap tindakan Notaris X dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata; tanggung jawab berdasarkan UU Jabatan Notaris; dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menyarankan agar Memkumham mengintegrasikan sistem dengan Disdukcapil guna filtrasi dalam pemberian pengesahan badan hukum, agar Notaris dapat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian memahami hukum yang berlaku untuk diaplikasikan dalam membuat akta serta memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam akta.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perjanjian Perkawinan

This thesis discusses the validity of a Limited Liability Company (PT) whose shares are owned by a married couple without a marriage agreement and notary responsibility for their actions in making the Deed of Establishment of the PT. The research method used in this thesis is the form of juridical-normative research with an approach Qualitative analytical descriptive. Data collection tool used in this study is the study of documents or library materials. The results of this study indicate that PT whose shares are owned by married couples without a marriage agreement do not meet the requirements of the establishment of PT. Although the Company has been approved as a legal entity from the Minister of Law and Human Rights, the PT is deformed as a legal entity. In the dogmatic juridical context, the PT is non-consistent and the agreement to establish the PT is null and void. However, in practice it would not automatically become non existent or null and void by law, but must still be sought by the District Court by interested parties. The notary who made the PT Establishment Deed can be held civil or professionally liable. This research suggests that lawmakers and jurisprudence can provide strict rules and integrated systems so that PT whose shares are owned by a husband and wife without a marriage agreement will not get legal entity approval, and so that the Notary can uphold the principle of careful understanding of the law which applies to be applied in making the deed and providing legal counsel to the parties in the deed. 

Keywords: Limited Liability Company, Notary, Marriage Agreement