Reformasi birokrasi pemerintah merupakan suatu hal yang pokok dan penting dalam mendorong perubahan pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi memerlukan teknologi informasi yang adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kedepan. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebagai lembaga di bidang teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknologi informasi dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan digitaliasasi tata kelola pemerintahan yang merupakan sasaran strategis Diskominfo untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintahan.

Karya akhir ini merancang infrastruktur teknologi informasi untuk layanan TI yang mendukung tata kelola pemerintahan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa TOGAF dapat membuat sebuah usulan arsitektur teknologi informasi yang sesuai dengan proses bisnis Diskominfo dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan

---

Government bureaucratic reform is a fundamental and important for driving changes in governance. Bureaucratic reform requires adaptive information technology that can adapt to future changes. Communication and Information Aggency of Central Java Province as an institution in information technology sector has an important role in supporting bureaucratic reform in the Central Java Province Government. Good information and communication technology can help to create governance digitalization which is a strategic goal of the Information and Communication Agency to support government bureaucratic reform.

This final project designs information technology infrastructure for IT services that supports governance in Central Java Province. This study uses the Architecture Development Method (ADM) methodology from The Open Group Architecture Framework (TOGAF). In this study the results show that TOGAF can make a proposal of information technology architecture in accordance with the Diskominfo business process in reforming the government bureaucracy.