Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap keputusan berinvestasi perusahaan asing dan lokal di Indonesia. Dengan menggunakan data rencana investasi di tingkat bidang usaha dari tahun 2005 hingga 2018,  penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penetapan NIL dapat menarik masuk investasi ke Indonesia, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) lebih menyukai bidang usaha yang “terbuka penuh” daripada yang “terbuka secara bersyarat”, sedangkan kondisi sebaliknya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua, terdapat efek crowding-in paralel antar perusahaan asing dan nasional dalam merespon peluang investasi yang terbuka bagi kedua belah pihak. Sebagai implikasi kebijakan, studi ini menyarankan agar informasi di DNI disusun secara lebih rinci dan transparan untuk menjamin keefektivitasannya dalam menarik investasi. Selain itu, karena pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri—khususnya PMA—sembari melindungi perusahaan nasional, penetapan Daftar Investasi Positif patut dipertimbangkan.

This thesis aims to investigate the impact of the NIL introduction on the investment decisions of foreign and national firms in Indonesia. By using business field-level data of the investment-planned values from 2005 to 2018, the analysis shows, first, the NIL introduction may generate the investment inflows, where Foreign Direct Investment (FDI) favors the “fully open” business fields over the “conditionally open” ones, while the opposite condition applies for the Domestic Direct Investment (DDI)s. Second, there is a parallel movement of crowding-in effect between foreign and national firms responding to the investment opportunities open to both parties. As a possible policy implication, this study suggests that more detailed and transparent information should be provided in the NIL to guarantee its effectiveness. Additionally, since the government is looking for the best way to attract more investment into the country—specifically FDI—while protecting national firms, the stipulation of a Positive Investment List is worth considering.