Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaturan mediasi dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, pembahasan dalam skripsi ini akan mengerucut dan membahas kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan mediasi atas perkara pidana medis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif dan preskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian dan kajian disimpulkan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam perkara pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan mediasi dalam perkara pidana, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan beberapa peraturan Kepolisian. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, mediasi dalam perkara pidana dilandasi dengan kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi. Pengaturan terkait mediasi perkara pidana hendaknya dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan karena hingga saat ini tidak terdapat peraturan yang kuat kedudukan hukum regulasinya dan secara tegas (konkret-operasional/aplikatif) mengatur mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Adapun untuk saat ini, pelaksanaan mediasi perkara pidana berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian hendaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak.

This thesis seeks answers concerning the mediation arrangements in criminal cases according to the applicable laws and regulations in Republic of Indonesia. The discussion in this thesis will specifically explains the authority of the National Police of Indonesia in mediating medical criminal cases. The research method that being used is juridical-normative, descriptive and prescriptive research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature studies, and interview research. The research concluded that mediation in criminal cases is not regulated in the Criminal Law Act and the Criminal Procedure Code. However, there are several other legal instruments that can be used as guidelines in carrying out mediation in criminal cases, such as Law No. 2 of 2002 and several police regulations. In Law No. 2 of 2002, mediation in criminal cases is being conducted based on the authority of the police to conduct discretion.The regulations concerning mediation of criminal case should be developed in the legislation because currently there are not any strong legal basis (whether concrete-operational/applicative) that governs the mediation mechanism related to the settlement of criminal cases. As for now, the implementation of criminal case mediation based on the discretion of the police should be carry out based on consideration to provide benefits to many parties.