Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fraud risk assessment pada kegiatan belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu strategi mengantisipasi terjadinya fraud yang dapat menimbulkan pemborosan dan kerugian keuangan pemerintah. Melalui fraud risk assessment, pemerintah dapat menetapkan prioritas pengendalian dan upaya-upaya pencegahan yang tepat untuk skema fraud dengan tingkat risiko paling tinggi. Fraud Risk Assessment dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian Risiko yang disusun oleh BPKP (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kasus. Hasil fraud risk assessment menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah risiko fraud dengan tingkat paling tinggi, sehingga perhatian dan upaya untuk mengantisipasi risiko ini harus diprioritaskan. Rekomendasi strategi untuk mengantisipasi risiko fraud ini dirancang berdasarkan pada penerapan pencegahan dan pendeteksian fraud yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya fraud, mencegah pemborosan dan kerugian keuangan pemerintah, dan melindungi keuangan pemerintah.

---

The purpose of this research was to conduct the fraud risk assessment on procurement of goods and services on Government of Palopo City as one of strategies to anticipate fraud that threatens government finance. Through the Fraud Risk Assessment, government can set priority controls and appropriate prevention strategy for each fraud scheme based on the highest level of risk. The Fraud Risk Assessment in this study was conducted in accordance with the guidelines in BPKP Risk Assessment Guide (2012). This study used qualitative approach with field study data collection technique. Assessment result showed false invoicing documents in official business trip is the highest level of risk, so attention and effort to anticipate this risk must be prioritized. The recommended strategies to anticipate this fraud, which is designed based of the applications of fraud prevention and detection, can be used by government to anticipate the possibility of fraud risk, prevent financial loss, and secure the government finance.