Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peran pendamping dalam program pemberdayaan desa (PPD) serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pendamping dalam PPD tersebut. Penelitian ini dipandang penting mengingat persentase masyarakat miskin makin bertambah dan salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Riau untuk mengatasinya ialah melalui PPD ini. Kenyataan di lapangan mengindikasikan bahwa Kelurahan Muara Fajar, salah satu kelurahan yang menerapkan program ini dinilai berhasil berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pendamping yang memperkenalkan dan menjalankan program ini di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan mencakup Koordinator Daerah (Korda) PPD, Lurah, Ketua LPM, Pendamping Desa (PD), Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kasir UEK-SP Fajar Kehidupan dan masyarakat selaku kelompok sasaran. Adapun keseluruhan penelitian ini membutuhkan waktu selama 7 bulan.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya, pendamping berpedoman pada alur atau tahapan kegiatan yang telah dirumuskan oleh pembuat program, dalam hal ini adalah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD Provinsi Riau. Tahapan-tahapan tersebut meliputi : (1) Musyawarah Kelurahan (MK) I, (2) Identifikasi Potensi Kelurahan & Penggalian Gagasan, (3) Pembukaan Rekening Dana Usaha Kelurahan (DUK), Rekening Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) dan Rekening Simpan-Pinjam (SP), (4) Pembentukan Tim Verifikasi & Verifikasi Usulan, (5) Musyawarah Kelurahan (MK) II, (6) Pencairan & Penyaluran DUK, (7) Musyawarah Kelurahan III (Pertanggungjawaban) serta (8) Pelaksanaan Kegiatan DUK & Angsuran Pinjaman. Dalam delapan tahapan tersebut, pendamping lebih berperan sebagai fasilitator, enabler, educator dan broker. Peran sebagai fasilitator dapat terlihat pada MK I dan II, karena sesuai dengan fakta di lapangan bahwa pendamping dalam memutuskan sesuatu dilalui dengan jalan konsensus atau kesepakatan bersama yang merupakan salah satu peran khusus dari fasilitator. Selanjutnya peran sebagai enabler (pemercepat perubahan) bisa diamati sewaktu penggalian gagasan. Dalam penggalian gagasan tersebut pendamping membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka dan permasalahan yang mereka alami, karena memang memahami aspirasi kelompok masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendamping dalam menjalankan suatu program. Adapun peran sebagai educator (pendidik) dapat dijumpai pada waktu verifikasi usulan yang dilakukan oleh pendamping bersama tim verifikasi, dimana pendamping menyampaikan informasi secara baik, jelas dan mudah ditangkap oleh masyarakat terkait dengan kekurangan dalam hal kelengkapan administrasi proposal yang diajukan. Sedangkan peran selaku broker (perantara) bisa dilihat sewaktu pencairan dan penyaluran dana usaha kelurahan (DUK), dengan cara membantu masyarakat berurusan ke Bank, jelasnya pendamping berupaya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan bantuan tata cara membuka rekening tabungan/pinjaman dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara umum, keseluruhan peran yang dijalankan oleh pendamping pada program pemberdayaan desa ini telah berjalan dengan baik dan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menjalankan program ini ada beberapa faktor yang mendukung pendamping berperan secara optimal seperti faktor keterbukaan masyarakat, kerjasama tim, ketokohan ketua pengelola UEK-SP, dan skill pendamping. Namun walaupun demikian, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pendamping di lapangan seperti ketidaklengkapan administrasi kependudukan-pertanahan dan karakter pemanfaat. Berdasarkan temuan lapangan maka direkomendasikan kepada pendamping untuk memperhatikan aspek peningkatan kapasitas kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud di sini lebih mengarah pada lembaga informal, seperti organisasi pemuda, ikatan remaja masjid, perkumpulan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu dan lain-lain. Karena memang program ini tidak hanya mencakup aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi semata, tetapi juga meliputi aspek peningkatan kapasitas kelembagaan.