ABSTRACT
Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. kehadiran anggota parlemen perempuan (APP) tidak sekedar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan indonesia timur yaitu: kabupaten maros, kabupaten bone, kabupaten tana toraja, kota parepare, kota mataram, kabupaten lombok timur, kota kendari, kabupaten belu, dan kota ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di kawasan Timur Indonesia.