Pengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal UU Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk penyertaan langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menguras kesenjangan sosial. Namun pengelola harta wakaf (nazhir) mengalami kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal hukum UU Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan rakyat orang-orang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji dapat disinergikan melalui kontrak syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan sah. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf merupakan kombinasi yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan manajemen. Metode investasi yang dapat digunakan adalah: metode investasi properti wakaf langsung, metode investasi wakaf tunai langsung metode langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode kontrak bagi hasil dan tata cara pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH Disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga wakaf untuk mengoptimalkan Dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi umat Islam dan peziarah.
The management of hajj funds by BPKH is still not optimal. New BPKH placing hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates placement of Hajj funds in the form of direct participation. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can drain social inequality. However, the managers of waqf assets (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Whereas the law of the Waqf Law mandates the management of waqf assets for the welfare of the people people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the arrangement of productive waqf with hajj funds can be synergized through sharia contracts. This research was conducted using the juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law and the provisions of the legislation related to productive waqf and Hajj financial management. In addition, the author also conducted interviews with resource persons from the Indonesian Waqf Board. The results of the research on the placement of Hajj funds through productive waqf can be carried out legally. In addition, the management of hajj funds with the development of waqf is a synergistic combination because they have the same characteristics, principles, and management objectives. The investment methods that can be used are: direct waqf property investment method, direct cash waqf investment method direct method, investment method through financing, profit sharing contract method and procedures for purchasing waqf shares or sukuk. Thus, it is recommended that BPKH cooperate with waqf institutions to optimize Hajj funds so that they can be maximized and provide benefits for Muslims and pilgrims.