Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU Perkawinan. Pada kasus tersebut bermula ketika perkawinan pertama telah dilakukan menurut hukum agama namun tidak sah menurut hukum negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan seperti yang telah di tentukan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, kemudian istri dari perkawinan pertama mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua suaminya, yang mana perkawinan kedua tersebut sah karena telah dilakukan menurut hukum agama dan menurut hukum negara. Kesimpulan dari skripsi ini yakni Suatu perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut telah dilaksankan menurut hukum agama, tetap harus dicatatakan sehingga perkawinan tersebut juga sah secara hukum negara. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan dalam hukum serta tidak diakui oleh negara sehingga hukum menganggap perkawinan tersebut tidak ada. Sehingga istri dari perkawinan pertama tersebut tidak dapat membatalkan perkawinan kedua suaminya karena perkawinan pertama tersebut tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara dan menurut hukum perkawinan pertama tersebut tidak terjadi. Pada Hukum Kanonik kebatalan perkawinan dapat dilakukan jika dalam perkawinan tersebut terdapat 3 alasan kebatalan perkawinan yang diatur dalam hukum kanonik yakni adanya halangan perkawinan, cacat kesepakatan, dan cacat tata peneguhan. Kebatalan perkawinan dapat di ajukan kepada Tribunal Gereja.

---

This thesis discusses Annulment Marriage Of Second Marriage By a Catholic Husband. This research is focused on the analysis carried out on the Court Decision Number 1833 K / Pdt / 2012. This research uses a juridical-normative method, with a research typology in the form of descriptive analytical research and a qualitative approach. A marriage can be annulment, if the parties do not meet the conditions for a marriage. while the conditions for a marriage are regulated in Article 6 through Article 12 of the Marriage Law. In this case it began when the first marriage was carried out according to religious law but it was not legal according to state law because the marriage was not recorded as stipulated in article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, then the wife of the first marriage filed a lawsuit for the annulment Marriage for the second marriage. her husband, in which the second marriage was legal because it had been carried out according to religious law and according to state law. The conclusion of this thesis is that a marriage is valid if the marriage has been carried out according to religious law, although it must still be filed so that the marriage is also legally valid in the state law. By not filing the marriage, the marriage does not have a legal standing and is not recognized by the state, so the law considers the marriage does not exist. So that the wife of the first marriage cannot cancel the marriage of her second husband because the first marriage is not filed, it is not recognized by the state and according to the law the first marriage never occured. In Canon Law, marriage cancellation can be carried out if there are 3 reasons for the cancellation which are regulated in canon law, namely the existence of a marriage obstacle, a disability agreement, and a defect in the confirmation system. Annulment Marriage can be submitted to the Church Tribunal.