Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara
sedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stunting
tertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yang
penanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakan
penanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakan
penanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policy
network. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penanganan
stunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensi
policy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors and
their preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrules
of policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa
perbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakan
maupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukan
dipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat.
Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya network
kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat
dan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturan
tertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor non
publik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasuk
pemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerah
dengan aktor non pemerintah
Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children in
Southeast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children in
Indonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in various
aspects so that the policy of stunting management requires the involvement of various
actors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by using
a policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stunting
management policy using policy network framework. This study uses the dimensions of
policy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actors
and their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies,
specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This study
uses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences in
perceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors.
The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perception
but rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and rules
which rule the process of running a policy network of stunting management at Bogor
Regency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency.
More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors.
Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions between
actors, especially local governments with non-government actors
S-Dinda Sholikah.pdf :: Unduh