Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 memberikan larangan ekspor ore nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang berlaku pada 1 Januari 2020. Tindakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa yang menerapkan Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis interaktif. Indonesia dapat dipersalahkan dalam pelarangan ekspor ore nikel dikarenakan peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia inkonsisten dengan Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. Implikasi atas tindakan pelarangan ekspor ore nikel ini berdampak pada dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Indonesia dapat menerapkan perlindungan terhadap perdagangannya melalui tarif atau menetapkan kuota tarif atas ekspor ore nikel.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2019 that enforce prohibition of the ore nickel export with a concentration under 1.7% that is applied on Januari 1st 2020. This action causes consultation by European Union who claim that Indonesia’s Regulation is not pursuant to the Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) under the International trade law. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that is used are secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Indonesia can be blamed related to ore nickel export prohibition because Indonesia’s Regulations inconsistent under Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. The implication of the prohibition is affecting on the economic, political, and law dimension. Indonesia can apply for the protection through the tariff and tariff quota for the ore nickel export