Tax amnesty berupa penghapusan denda PBB adalah sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain untuk memperkuat basis data wajib pajak, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga APBD lebih sustainable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tax amnesty berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan 104 kelurahan di kota Tangerang dengan periode pengamatan tahun 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda PBB-P2 berhubungan positif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masalalu, dan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masa kini. Hasil penelitian juga menunjukkan bawa penghapusan denda PBB-P2 tidak memiliki hubungan dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak lalu dan memiliki hubungan negatif dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak kini

---

Tax amnesty in the form of the exemption of PBB fines is a policy that is expected to encourage taxpayers to pay taxes. In addition to strengthening the taxpayer database, the policy is expected to increase regional income, especially from the PBB-Rural and Urban (PBB-P2) sector so that the APBD is more sustainable. The purpose of this study is to provide empirical evidence of tax amnesty in the form of the exemption of land and building tax fines rural and urban (PBB-P2) which has a relationship with tax compliance and land and building tax (PBB) revenue. This study used 104 urban villages in the City of Tangerang with an observation period of 2015–2018. The results showed that the exemption of PBB-P2 fines was positively related to tax compliance to pay past taxes, and negatively related to tax compliance to pay current taxes. The results also show that the exemption of PBB-P2 fines has no relationship with the realization of PBB revenue from the past tax period and has a negative relationship with the realization of PBB revenue from the current tax period.