Tindakan ‘Pemadaman’ Internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) telah menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat dan jurnalis yang berada di lokasi tersebut. Kemenkominfo mendasari tindakan ini dengan keadaan mendesak untuk melakukan ‘Pemadaman’ Internet demi mencegah terjadinya kerusuhan di lokasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan diskresi dalam pengambilan keputusan Pejabat TUN, penerapannya dalam keadaan mendesak/darurat/bahaya dalam kasus ini, dan bentuk ideal atau baiknya pengambilan keputusan diskresi dalam keadaan tersebut. Penerapan diskresi dalam pengambilan keputusan Pejabat TUN harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat kumulatif dan ketentuan prosedural yang diatur di dalam peraturan yang sama. Dalam kasus ini khususnya dalam keadaan mendesak, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika tidak dilakukan dengan tepat dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak terdapat status penetapan dalam keadaan darurat seperti yang diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sehingga diskresi dalam keadaan mendesak tidak terpenuhi, begitupun dengan status keadaan darurat dan keadaan lainnya. Secara keseluruhan, dalam melakukan suatu tindakan diskresi Pemerintah harus mengenali kodisi dan keadaan suatu peristiwa sebelum mengambil tindakan diskresi dan menyesuaikannya dengan prosedur dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, diperlukan perhatian lebih terhadap persyaratan pengambilan diskresi yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, harmonisasi peraturan yang mengatur kondisi atau keadaan tertentu, dan perlu adanya peraturan pelaksanaan baik berupa juklak atau juknis guna mengatur prosedur pengambilan diskresi secara rinci.

---

The Internet blackout in Papua and West Papua carried out by the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kemenkominfo) has brought great impacts within the people. The blackout is based on an emergency which is to prevent a riot occurred in the region. This research is a normative legal research and will answer several problems which are, discretionary taking by the government, discretion taking in an urgent/emergency/dangerous situation in this spesific case, and the ideal form discretionary taking in an urgent/emergency/dangerous situation. The discretionary taking by State Administration Officials must meet the cumulative requirements and procedures stipulated in the Government Administration Law Act. In this case, especially in emergency, the action that was taken by the State Administration Officials did not meet the requirements and procedures according to the Government Administration Act. The Government also did not declare emergency status to justify the discretion, which is a violation of the discretionary taking according to Government Regulation in lieu of Law Number 23/1959. In short, Government has to identify the specific situation and applied the discretion according to the Government Administration Law. The writer’s suggestion regarding this issue is that to keep in mind that there are a few changes regarding the requirements in discretionary taking according to Job Creation Act and the harmonization of regulation regarding certain situation also regarding technical procedure of discretionary taking are in need.