Konsekuensi dari negara hukum demokratis yakni adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara salah satunya proses pembentukan undang-undang. Namun yang terjadi di Indonesia, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia lebih bersifat formalitas semata. Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, kemudian bagaimana upaya untuk memperkuat partisipasi publik yang substantif dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan model pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana akibat dari minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yakni korupsi legislasi dan Judicial Review, dan seharusnya posisi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang serta upaya memperkuatnya

---

The consequence of a democratic rule of law is public participation in state administration, one of which is the process of forming laws. However, what happened in Indonesia, public participation in the formation of laws in Indonesia is more of a formality. The problem discussed is how far public participation in the formation of laws, then how are efforts to strengthen substantive public participation in the formation of laws. The research method used is juridical normative with a statute approach model, a historical approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research provides the consequences of the minimal public participation in the formation of laws, which one is corruption of legislation and Judicial Review, and the position of public participation in the process of forming laws must be and efforts to strengthen them.