Lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi bukti bahwa sistem politik di Indonesia tidak sensitif dalam menyikapi isu korban kekerasan seksual. Sementara itu, sistem peradilan yang ada belum mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Itulah sebabnya kaum feminis merumuskan keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual, yang disebut keadilan transformatif. Keadilan transformatif yang didukung oleh solidaritas masyarakat dapat membawa pemulihan bagi korban kekerasan seksual untuk memiliki keberanian untuk berbicara dan mendapatkan kembali harga diri mereka yang hancur.