Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM.

---

This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs.