Kepailitan dapat terjadi pada siapapun, termasuk koperasi. Kepailitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu kepada UUK-PKPU. Sebuah koperasi dapat mengalami kepailitan yang diakibatkan oleh koperasi itu sendiri sebagai badan hukum ataupun karena para pengurusnya. Sejak koperasi dinyatakan pailit, maka koperasi selaku debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta yang termasuk ke dalam harta pailit dan akan diserahkan kepada kurator. Profesi kurator memiliki peranan penting dalam perkara kepailitan, yang mana kurator diangkat oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit debitor. Seorang kurator haruslah merupakan seseorang yang profesional di bidangnya dan dapat memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan olehnya semata-mata untuk kepentingan harta debitor pailit. Seringkali kurator menjumpai berbagai hambatan yang datang baik dari pihak debitor ataupun kreditor ketika melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Dalam menghadapi hambatanhambatan yang terjadi, kurator memerlukan perlindungan hukum agar dirinya mendapatkan keamanan dan ketenangan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan menunjang indenpendensi dari kurator itu sendiri. Hingga saat ini dalam UUK-PKPU ataupun peraturan lainnya belum diatur mengenai perlindungan dan pengaturan terhadap profesi kurator secara khusus. Maka dari itu diperlukan adanya suatu pedoman, yang mana dari pedoman tersebut diharapkan akan dikembangkan menjadi peraturan khususnya di bidang kepailitan ataupun dijadikan acuan untuk perbaikan regulasi UUK-PKPU terkait perlindungan profesi kurator

---

Bankruptcy can happen to anyone, including cooperatives. The bankruptcy of cooperatives basically refers to UUK-PKPU. A cooperative can run into bankruptcy caused by the cooperative itself as a legal entity or because of its committees. Since the cooperative is declared bankrupt, the cooperative as the debtor loses the right to control and manage assets that are included in bankruptcy assets and will be handed over to the curator. The curator has an important role in bankruptcy cases, in which the curator is appointed by the Court to administer and settle the debtor's bankruptcy assets. A curator must be someone who is professional in his field and can ensure that all actions taken by him are solely for the benefit of the bankrupt debtor's assets. Often, curators encounter various obstacles that come from both debtors and creditors when carrying out their duties. The research method that I use in this thesis is a juridical normative research method which is carried out by examining library materials or secondary data. In facing the obstacles that occur, curators need legal protection so that they can get security and peace so as to produce optimal performance and support the independence of the curators themselves. Until now, UUK-PKPU or other regulations have not specifically regulated the protection and regulation of the curator profession. Therefore, it is necessary to have a guideline, which of these guidelines is expected to be developed into regulations, especially in the field of bankruptcy or as a reference for improving UUK-PKPU regulations related to the protection of the curator profession.