Tesis ini membahas tentang kewenangan perusahaan asuransi umum menerbitkan Sertifikat Penjaminan Surety Bond pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan) dengan pokok permasalahan pertama mengenai bagaimana kewenangan perusahaan asuransi umum menerbitkan surety bond dan keabsahan sertifikat penjaminan surety bond yang diterbitkan sebelum dan pasca diundangkannya UU Penjaminan. Permasalahan kedua mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan supaya penerbitan sertifikat surety bond oleh perusahaan asuransi umum tidak menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan teori pembentukan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum sebelum dan sesudah diundangkan UU Penjaminan tetap mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat surety bond. Upaya hukum utama yang dapat dilakukan adalah melalui upaya hukum uji materi (judicial review) ketentuan dalam UU Penjaminan dan/atau ketentuan mengenai perasuransian supaya penerbitan sertifikat surety bond oleh perusahaan asuransi umum tidak menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahannya dan untuk menegaskan dan menghilangkan penafsiran atau pandangan yang berbeda. Saran dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi umum melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) supaya mengajukan uji materi (judicial review) ketentuan dalam UU Penjaminan dan/atau peraturan mengenai perasuransian. Pada saat penulisan tesis ini, hal itu telah dilakukan oleh AAUI dan dilaksanakan sebelum tesis ini diuji, putusan MK telah dikeluarkan melalui putusan No.5/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2020 yang memperkuat hasil penelitian ini dimana perusahaan asuransi umum memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat surety bond.

---

This thesis discusses about the legal rights of general insurance companies to issue surety bond certificates after the enactment of Law Number 1 of 2016 concerning Suretyship (Suretyship Law) with the first issue regarding how the legal rights of general insurance companies to issue surety bonds and the validity of surety bond certificates issued by insurance companies before and after the enactment of the Suretyship Law. The second issue concerning to legal actions to be taken by stakeholders so that the issuance of surety bond certificates by general insurance companies does not cause legal problems. The research methods and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative legal research and legislation formation theory. The results showed that general insurance companies before and after the enactment of the Suretyship Law still have the authority to issue surety bond certificates. The main legal actions that can be taken are through judicial review of provisions in the Suretyship Law and / or Law No. 40 of 2014 regarding Insurance (Insurance Law) so that the issuance of surety bond certificates by general insurance companies does not cause legal issues particularly regarding its validity and also to emphasize and eliminate different interpretations or views. The suggestion based on this research is that general insurance companies through the Indonesian General Insurance Association (AAUI) shall submit request for judicial review of the provisions of the Suretyship Law and/or Insurance Law. During the writing process of this thesis, AAUI had been submit a request to Constitutional Court for judicial review and decision was issued through decision No.5 / PUU-XVIII / 2020 in November 25th, 2020 which strengthened the results of this research where the general insurance company has the authority to issue surety bond certificates