Saat ini permasalahan mengenai transfer pricing telah menyita perhatian dunia. Salah satu transaksi yang dijelaskan secara lebih spesifik di dalam OECD Guidelines adalah transaksi atas harta tidak berwujud karena harta tidak berwujud seringkali sulit untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian, salah satu jenis harta tidak berwujud yang sering menjadi objek sengketa pajak adalah know-how karena pada umumnya tidak didaftarkan seperti paten atau merek dagang, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan. Maka, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengenaan PPh atas pembayaran royalti dan pembuktian kebenaran know-how dalam transaksi afiliasi luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengenaan PPh atas pembayaran royalti dalam transaksi afiliasi luar negeri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kondisi, yaitu apabila terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara asal pihak penerima penghasilan dan apabila tidak terdapat Tax Treaty antara Indonesia dengan negara asal pihak penerima penghasilan dan dalam pembuktian kebenaran know-how dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 3 (tiga) indikator, yaitu eksistensi, kepemilikan, serta manfaat ekonomis.

---

Nowadays, the issue of transfer pricing has caught the attention of the world. One of the more specifically described transaction in the OECD Guidelines is the transaction on intangible assets because it’s often difficult to verify intangible assets’ genuiness. One type of intangible assets that is often the object of tax disputes is know-how because know-how in general is not registered like a patent or trademark, making it difficult to identify and verify. This research aims to analyze the imposition of income tax on royalty payments and verify the genuiness of know-how in foreign affiliated transactions. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting field studies such as in-depth interviews, and literature study. The result of this research shows that the imposition of income tax on royalty payments in foreign affiliated transactions can be divided into 2 (two) conditions, namely if there is a Tax Treaty between Indonesia and the country of the origin of the income recipient and if there is no Tax Treaty between Indonesia and the country of the origin of the income recipient and the verification of know-how’s geniuineness can be done by identifying 3 (three) indicators, namely existence, ownership, and economic benefits.