Kegiatan ekonomi antar negara membuka pintu bagi para pelaku bisnis untuk dapat memiliki aset atau kekayaan yang tersebar di negara lain. Seiring dengan meningkatnyakegiatan transaksi ekonomi internasional, semakin tumbuh juga potensi dalam hal terjadinya sebuah perkara kebangkrutan lintas batas/cross-border insolvency. Dalamhal untuk menghadapi kemajuan dalam globalisasi perekonomian, maka instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Penelitian ini merupakan kajianhukum terkait penyelesaian perkara Kepailitan Lintas Batas/Crossborder Insolvency dalam kaitannya dengan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency yang menjadi dasar pertimbangan pada pengakuan terhadap kewenangan kurator Indonesia dalam Putusan Pengadilan Tinggi Singapura [2019] SGHC 216 dalam perkara Heince Tombak Simanjuntak v Paulus Tannos.

---

Economic activities between countries opens the opportunity for private entities to own assets located in other countries. Align with the activities of such international economics transactions, the potential for cross-border bankruptcy has rapidly grow. In order to face the emerging global economy, the bankruptcy legal instrument in a country shall be improved. Thus, this research is a legal study that resolves the Cross-border

Insolvency case in its environment by applying the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, which is the basis for consideration in recognizing the authority of the Indonesian receivers in the case of Singapore High Court Decision [2019] SGHC 216 in the case of Heince Tombak Simanjuntak. v Paul Tannos.