Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses.