Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level