Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 sebagai bentuk penanganan atas kondisi tersebut. Penelitian skripsi ini membahas mengenai penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penghapusan sanksi administrasi pajak yang ditinjau dari tujuan umum perpajakan sebagai perlindungan hukum bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta untuk mengetahui kepastian hukum wajib pajak atas peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundangundangan, data sekunder berupa buku dan literatur lain, serta di dukung dengan wawancara dengan pihak terkait. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa terbitnya peraturan penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19 apabila ditinjau dari tujuan perpajakan sudah tepat. Kemudian peraturan tersebut merupakan kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur selaku kepala daerah dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak walaupun masih terdapat beberapa hal yang menimbulkan permasalahan.

---

The 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic impacts Indonesian regarding economic aspect. It also affects tax compliance with tax obligations. In line with this, the Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 36 of 2020 concerning the Abolition of Regional Tax Administration Sanctions During the COVID-19 Disaster Emergency Response Status as the form of handling the condition. This undergraduate thesis discusses abolishing regional tax administration sanctions in Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster. This research aims to determine the abolition of tax administration sanctions in terms of general tax objectives as legal protection for taxpayers affected by COVID-19. This research also seeks to determine the discretionary authority exercised by a Governor in issuing these regulations and determining the legal certainty of taxpayers on these regulations. Moreover, this study was conducted using normative juridical analysis with primary data in the form of laws and regulations, secondary data in books and other literature, and supported by interviews with related parties. The conclusion of this study is to show that the issuance of regulations on the elimination of regional tax administration sanctions for DKI Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster when viewed from tax purposes is correct. The regulation is then a discretionary authority exercised by a Governor as the regional head in issuing the law. It is sufficient to provide legal certainty for taxpayers even though several things cause problems.