Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah meragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah kekuatan pembuktian suatu akta autentik serta peran dan tanggung-jawab Notaris atas akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah kekuatan pembuktian akta autentik untuk membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya, dalam hal tidak adanya bukti setor ataupun tidak dilakukannya penyetoran atas pengambilan saham perseroan, adalah akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Begitu juga, peran dan kedudukan serta batasan tanggung jawab notaris adalah mengkonstantir keterangan para pihak dan menyusunnya ke dalam akta. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mengenai mekanisme pelaporan penyetoran modal perseroan terbatas dalam sistem SABH. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat lebih memperhatikan dengan seksama berkaitan dengan ketentuan mengenai pembacaan dan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta yang dikehendaki para pihak dan memberikan sosialiasai mengenai kedudukan Notaris dalam pembuatan akta.

---

On the process of establishing a Limited Liability Company or changing the capital structure, proof of payment must be attached to obtain approval or approval from the Ministry of Law and Human Rights. Making deeds regarding Limited Liability Company shares is generally made in a notary manner which is subsequently submitted to the Ministry of Law and Human Rights. This thesis discusses that in practice there is still an assumption that proof of paid-in capital is one of the bases for the validity of share ownership in the company. This seems to doubt the strength of authentic deed proof as valid evidence in proving the position of the company's shareholders on their share ownership. The formulation of the problem in this thesis is the power of proof of an authentic deed and the role and responsibilities of the Notary on deeds that are contrary to the laws and regulations in the implementation of his/her position as Notary. The results of the analysis of the problems of this thesis are the power of proof of authentic deeds to prove the position of the company's shareholders on their share ownership, in the event that there is no proof of deposit or no payment is made for taking the company's shares, an authentic deed is proof that has perfect proving power. Likewise, the role and position as well as the limitation of the notary's responsibility is to consolidate the statements of the parties and compile them into deeds. For the Ministry of Law and Human Rights to make improvements regarding the mechanism for reporting limited liability company capital payments in the SABH system. In carrying out his position, a notary must be able to pay more attention to the provisions regarding legal reading and counseling related to the making of deeds desired by the parties and provide socialization regarding the notary's position in making deeds.