Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuat berdasarkan surat sporadik. Di Indonesia, terdapat tanah-tanah yang telah bersertipikat maupun tanah-tanah yang belum bersertipikat. Terhadap tanah yang belum bersertipikat, dapat diterbitkan yang dinamakan surat sporadik yaitu surat bukti penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dengan etikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Dalam prakteknya, PPAT terkadang masih takut untuk membuat akta terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat karena takut terjadinya sengketa dikemudian hari yang melibatkan PPAT yang bersangkutan. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang pembuatannya didasarkan oleh surat sporadik yang diajukan oleh penghadap serta tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada sekaligus memberikan saran terhadap permasalahan tersebut. Hasil yang didapat adalah pembuatan akta PPAT yang didasarkan oleh surat sporadik adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu, tanggung jawab PPAT terhadap akta yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah PPAT tidak dapat dikenakan sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa baik secara perdata maupun administrasi.

---

This research discusses the PPAT's responsibility towards deeds made based on sporadic letters. In Indonesia, there are lands that have been certified as well as lands that have not been certified. For land that is not yet certified, a so-called sporadic letter may be issued, namely a certificate of ownership of land for 20 (twenty) consecutive years in good faith without interference from other parties. In practice, PPAT is sometimes still afraid to make deeds for lands that are not yet certified for fear of future disputes involving the relevant PPAT. The issues raised in this case were regarding the legal consequences of the deed which was drawn up based on a sporadic letter submitted by the parties and PPAT's responsibility for the land sale and purchase deed related to the principle of prudence. To answer this problem, a normative legal research method with an analytical approach is used. The typology used in this research is descriptive analytical, which is to describe the existing problems as well as to provide suggestions for these problems. The result obtained was that the PPAT deed based on a sporadic letter was valid and in accordance with existing regulations, besides that, PPAT's responsibility for deeds related to the precautionary principle was that PPAT could not be subject to sanctions for mistakes made by the Village Head either both civil and administrative.